Kamis, 29 09 2022 | Jam Digital
Home Ekonomi Politik Nasional Regional Hukum Lifestyle Internasional Sport Hiburan Travel Indeks
Follow Us ON :
 
PWI Larang 20 Ribu Anggotanya Ikut UKW Lembaga Abal-abal dan Tak Patuhi UU Pers
Minggu, 28-08-2022 - 11:20:45 WIB
Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo, dan penasihat PWI Pusat Agus Sudibyo.
TERKAIT:
   
 

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melarang sekitar 20.000 anggotanya mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PWI secara tegas menyatakan, satu-satunya lembaga yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengaturan dan penyelenggaraan UKW adalah Dewan Pers. Lembaga Uji (LU) yang bisa menguji kompetensi wartawan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah LU yang telah tersertifikasi oleh Dewan Pers.  

Demikian penegasan Ketua Umum PWI Pusat Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo, dan penasihat PWI Pusat Agus Sudibyo, di Gedung PWI Pusat, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
 
“Anggota PWI itu banyak, lebih 20.000 orang. Kami bertanggung jawab dan mengingatkan mereka agar tidak tergoda uji kompetensi yang diselenggarakan organisasi yang tidak jelas dan tidak paham kode etik,” tegas Ketua Umum PWI Pusat  menyikapi adanya sejumlah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan UKW namun tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999.

Atal juga mengingatkan anggota PWI di seluruh Indonesia agar tidak terjebak dalam bujuk rayu dan tipu muslihat dari lembaga lain yang seolah-olah memiliki legitimasi menyelenggarakan UKW, padahal mereka tidak mengerti kerja jurnalistik yang benar serta tidak paham UU Pers.  

Lembaga uji yang bisa menggelar UKW adalah lembaga uji yang tersertifikasi oleh Dewan Pers. Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Peraturan DP ini sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Palembang tahun 2010 serta hasil kesepakatan para konstituen Dewan Pers, baik organisasi perusahaan pers maupun organisasi profesi wartawan, termasuk di dalamnya adalah PWI.

Deklarasi Palembang antara lain berisi tentang perlunya verifikasi perusahaan pers dan Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Verifikasi perusahaan pers maupun SKW sesuai amanat Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur tentang tujuan, fungsi, dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pers.  

Guna mengetahui apakah wartawan telah kompeten atau belum, maka dilakukan UKW yang diselenggarakan oleh lembaga uji yang telah tersertifikasi Dewan Pers.

“PWI menegaskan bahwa hanya UKW yang mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999 lah yang sah dan UKW lainnya adalah bertentangan dengan UU Pers. Karena itu, PWI melarang anggotanya mengikuti UKW yang sesat dan melanggar UU Pers,” kata Atal.

Menurutnya, UKW yang dilakukan lembaga yang tidak tersertifikasi Dewan Pers bukanlah uji kompetensi profesi wartawan. Uji kompetensi harus menguji aspek pengetahun (knowledge), aspek keterampilan (skill), dan aspek kesadaran (awareness) yang berkaitan pemahaman terhadap UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan terkait pers lainnya.

“Mereka melakukan uji kompetensi, tetapi tidak paham kode etik dan bahkan tidak ada satu mata uji pun yang berkaitan dengan kode etik. Padahal dalam UU Pers jelas disebutkan, wartawan wajib mematuhi kode etik. Ayat (2) Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi: “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik," tambah Mirza Zulhadi. *



 
Berita Lainnya :
  • PWI Larang 20 Ribu Anggotanya Ikut UKW Lembaga Abal-abal dan Tak Patuhi UU Pers
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Lesti Kejora Laporkan Rizky Billar Picu Kegegeran di Linimasa
    02 Catat, Pemprov Riau Umumkan Jadwal Seleksi PPPK Guru 2022
    03 Kunjungan Meningkat, Perpustakaan Soeman Hs Riau akan Dibuka Hari Libur
    04 Bantu Selesaikan Tunda Bayar, OPD Diminta Coret Kegiatan Tak Penting
    05 Sumatera Tourism Fair Tahun 2022 Resmi Digelar di Pekanbaru
    06 Kasus DBD di Riau Meningkat, Total 1.488 Kasus, 11 Meninggal Dunia
    07 Wagubri Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi Pada Raperda Perubahan APBD 2022
    08 Atlet Mulya Pratiwi Raih 3 Medali Emas di Kejurnas Angkat Besi Junior
    09 Pasca Kedatangan Mendag, Harga Beras di Pekanbaru Terus Melambung
    10 Digelar 22 Oktober 2022, Digital Baker’s Gathering FILMA Gandeng Komunitas DCC Pekanbaru
    11 Percepat Reformasi Birokrasi, Kemendagri Gelar Rakornas Bersama Pemda se Indonesia
    12 Hujan Deras Masih Guyur Riau, Kampar dan Kuansing Waspada Petir dan Angin Kencang
    13 BBPOM Pekanbaru Ajak Media Massa Awasi Iklan, Suplemen dan Kosmetika
    14 PLN Batalkan Program Kompor Listrik
    15 Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Hal Ini ke Masyarakat
    16 Kemenkumham Riau Siap Fasilitasi Tuntutan Pengungsi Afganistan
    17 Kabar Baik, Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Dimulai Oktober
    18 Gubri Syamsuar Bertemu Syekh Ariful Bahri dan Mahasiswa Riau di Madinah
    19 BLT Gaji Atau BSU Tahap 3 Cair Hari Ini, Buruan Cek Rekening!
    20 Polda Riau Ungkap Sindikat Pengoplosan Elpiji
    21 Pemko Pekanbaru Harap Bantuan APBN Bangun Pasar Cik Puan
    22 Belasan Kerbau Mati Mendadak di Desa Kuapan Didatangkan dari Daerah Endemi Sapi Ngorok
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © sinarnews.co.id