PEKANBARU - Progres pembangunan Pasar Induk Pekanbaru menunjukkan tren positif, bahkan sudah mencapai 90 persen.

Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda pasar yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru ini akan ditempati pedagang.

Untuk menindaklanjuti kondisi dan apa yang menjadi kendala tak kunjung beroperasinya pasar yang dibangun PT Agung Rafa Bonai ini, DPRD Kota Pekanbaru segera memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru.

"Kita (DPRD) akan coba berkoordinasi dengan Disperindag. Memang, Pasar Induk ini ada sedikit keterlambatan pembangunan dan juga pengelolaannya. Jadi kita mau tau apa masalahnya yang sebenarnya terjadi," kata Azwendi, Kamis (4/7/2024).

Azwendi mengungkapkan, DPRD Pekanbaru belum ada menerima laporan atau informasi apapun soal Pasar Induk yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sidomulyo Barat ini kapan dioperasionalkan.

"DPRD belum ada laporan secara resmi soal operasional Pasar Induk. Dalam waktu dekat nanti kami akan lakukan rapat dengar pendapat dengan OPD terkait untuk memastikan bagaimana sistem pengelolaan pasar induk itu dan sejauh mana cakupan keberadaannya di Kota Pekanbaru," tegasnya.

Soal pedagang Terminal BRPS yang menolak direlokasi ke Pasar Induk karena biaya kios sewa yang mahal mencapai Rp400 juta untuk 20 tahun atau Rp20 juta per tahun, Azwendi meminta Disperindag Kota Pekanbaru untuk mengakomodir masalah tersebut.

"Soal tarif kios pasar, belum bisa kita pastikan ya berapa nominalnya. Kita minta hati-hati juga ada oknum tertentu yang memanfaatkan sehingga itu dapat merugikan pedagang sendiri," ujarnya.

Politisi Demokrat ini juga menyebut, DPRD Pekanbaru akan mengecek dengan pasti berapa luas ukuran kios yang dibangun di Pasar Induk. Sebab, ia mendengar informasi para pedagang keberatan dengan luas kios yang tidak sesuai.

"Ya, nanti akan kita cek, apakah sesuai atau tidak, karena ini berkaitan operasional Pasar Induk itu sendiri. Sejauh mana kapasitasnya, teknis pelaksanaannya, bagaimana kerjasamanya dengan pemerintah, tentu pengelolaannya harus jelas," tutup Azwendi.(hrc)