PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Brigjen TNI (purn), Edy Natar Nasution bersama Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau melakukan pertemuan, membahas wacana pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Pertemuan tersebut, berlangsung di kediaman Wakil Gubernur Riau, Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru, pada Jumat (3/2/2023). Adapun Tim Inisiator yang hadir di antaranya, Ketua Syamsul Rakan Chaniago, Sekretaris Tim Fazar Muhardi.

Kemudian, Ramli Walid dan Ahmad Syah Harrofie (tokoh birokrat), Syaid Hasyim (mantan Wakil Bupati Meranti dan sejumlah tokoh lainnya. Sementara, turut mendampingi Wagubri, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Firdaus dan beberapa staf dari lingkungan Pemprov Riau.

Kepada Tim Inisiator tersebut, Wagubri Edy Natar menyampaikan dukungan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru. Namun, jika pemekaran daerah mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.

"Jika pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan, maka saya setuju," kata Edy Natar.

Meski demikian, Wagubri Edy mengharapkan untuk terlebih dahulu ada evaluasi mendalam terkait daerah-daerah kabupaten/kota yang sebelumnya telah dimekarkan, termasuk Kabupaten Meranti.

"Dengan evaluasi itu, kita akan tahu apakah pemekaran daerah otonomi baru itu, seperti Meranti [Kabupaten Kepulauan Meranti] benar telah mensejahterakan masyarakat?" kata Wagubri.

Disampaikan Wagubri, bahwa untuk melakukan evaluasi musti didukung dengan kajian tertulis dan data yang kongkret, sehingga tidak ada pihak yang bisa membantahnya.

"Kalau niatnya adalah untuk mensejahterakan, maka semua pihak harus bersama-sama mendukung wacana ini," kata Wagubri Edi Natar.

Menanggapi hal ini, mantan Bupati Meranti Said Hasyim mengungkapkan, bahwa Kabupaten Meranti sejak dimekarkan beberapa tahun lalu, saat ini telah menjadi daerah yang lebih maju.

"Alhamdulillah saat ini Meranti jauh lebih maju Pak Wagub," kata Said Hasyim.

Said mengatakan, Meranti jika dibandingkan kabupaten lain, memang agak lambat maju. Namun, jika dibandingkan sebelum pemekaran dulu, sekarang Meranti jauh lebih maju dan sejahtera.

"Di Meranti kemiskinan sebelumnya mencapai 46 persen, setelah 10 tahun dimekarkan tingkat kemiskinan turun menjadi 20 persen, namun [angka kemiskinan] masih tertinggi di Riau," katanya.

Selanjutnya masalah infratruktur, kata Said, dulu 70 persen desa di Meranti terisolasi. Namun, sekarang 80 persen sudah terbuka dan mendapatkan akses.

"Dulu hanya ada satu puskesmas di Selatpanjang, sekarang sudah ada puskesmas di tiap kecamatan," Said Hasyim menjelaskan.

Lebih lanjut diungkapkan dia, bahwa dunia pendidikan di Meranti juga sudah sangat maju dibandingkan sebelum dimekarkan, banyak sekarang sekolah-selolah di Meranti.

"Terakhir untuk pembangunan memang harus digesa terus. Namun, saat ini tetap tumbuh jauh dibandingkan sepuluh tahun lalu sebelum Meranti dimekarkan," kata dia.

Sementara itu Ketua Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Syamsul Rakan Chaniago berujar, bahwa pemekaran ini tidak serta merta soal mengatasi kemiskinan saja, namun juga percepatan pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

"Satu hal yang pasti pemekaran akan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Masyarakat akan jauh lebih dimudahkan dalam pelayanan, baik administrasi pemerintahan, pendidikan, maupun kesehatan," katanya.

Patut diketahui, jelas Syamsul Rakan, Provinsi Riau saat ini lebih luas dari Sumatra Barat. Namun, Riau saat ini hanya memiliki 12 kabupaten/kota, sementara Sumbar sudah ada 19 kabulaten/kota.

"Di Sumatera, Riau menjadi provinsi dengan jumlah wilayah kabupaten/kota paling sedikit, dibandingkan Sumbar, Sumut, Jambi, Sumsel dan lainnya," katanya.(*)