Jakarta - Fakta terbaru di perdesaan, banyak petani tidak punya lahan lagi. Atau ada lahan, namun sudah dialihfungsikan ke sektor lain. Maka bermunculan warga desa yang tidak punya pekerjaan dan berpotensi menjadi penyakit masyarakat (Pekat).

Menanggapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DR. Syahrul Aidi Ma'azat Lc MA menyarankan Kementerian Desa PDTT agar memperbolehkan penggunaan dana desa untuk membeli lahan yang dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti program ketahanan pangan.

"Kemiskinan ini ada dua, ada miskin yang tak mampu bekerja, itu penanganannya melalui dana BLT. Sementara itu ada juga miskin mampu bekerja tapi tidak ada fasilitas bekerja. Khususnya di desa adalah lahan," kata Syahrul Aidi saat dihubungi, Kamis (07/02/2023).

Kemudian untuk memperdayakan masyarakat miskin yang mampu bekerja tetapi tidak punya lahan untuk dikelola, kata Syahrul Aidi salah satu solusinya adalah dengan pembelian lahan desa kemudian lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat miskin yang tidak punya lahan. Sehingga masyarakat dapat bertani. Dalam pengelolaannya, masyarakat bekerjasama dengan BUMDes.

"Oleh karena itu, tolong dibuat regulasi yang memungkinkan dana desa digunakan untuk membeli lahan terutama pertanian," tegasnya.

Dikatakan Syahrul Aidi, dengan adanya regulasi pembelian lahan desa yang dikelola oleh masyarakat. Bisa juga sebagai langkah pemerintah desa dalam pencegahan alih fungsi lahan yang awalnya dipergunakan untuk pertanian dan perkebunan menjadi perumahan.

Dia juga tidak menampik, banyak penyakit masyarakat di desa saat ini seperti pencurian, narkoba, judi online dan lainnya karena mereka tidak memiliki aktifitas positif produktif. Akhirnya para pemuda angkatan kerja menganggur dan jadi beban di tengah masyarakat.

"Pekat di desa pada umumnya ini penyebabnya. Mereka tidak punya aktifitas positif produktif. Kita dorong para angkatan kerja, salah satunya dengan bertani. Dengan memberikan lahan pinjam pakai." tutupnya. (rls)