Jakarta -- Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yang pasti, Luhut menegaskan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi.

"Pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume," imbuhnya, dikutip Minggu (21/8).

Ia memastikan pemerintah akan berhitung dengan sangat hati-hati. Sebab, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

"Nantinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan program kompensasi," tutur Luhut.

"Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," tegasnya.

Untuk diketahui, kata Luhut, harga BBM di Indonesia saat ini relatif lebih murah dibandingkan dengan mayoritas negara di dunia.

Bahkan, ia mengingatkan APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun diakibatkan lonjakan harga minyak mentah dunia, yang mendorong naiknya selisih harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar saat ini.

"Karenanya, pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapat data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," terang Luhut.(cnn)