Jum'at, 09 Desember 2022 | Jam Digital
Home Ekonomi Politik Nasional Regional Hukum Lifestyle Internasional Sport Hiburan Travel Indeks
Follow Us ON :
 
PWI Larang 20 Ribu Anggotanya Ikut UKW Lembaga Abal-abal dan Tak Patuhi UU Pers
Minggu, 28-08-2022 - 11:20:45 WIB
Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo, dan penasihat PWI Pusat Agus Sudibyo.
TERKAIT:
   
 

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melarang sekitar 20.000 anggotanya mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PWI secara tegas menyatakan, satu-satunya lembaga yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengaturan dan penyelenggaraan UKW adalah Dewan Pers. Lembaga Uji (LU) yang bisa menguji kompetensi wartawan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah LU yang telah tersertifikasi oleh Dewan Pers.  

Demikian penegasan Ketua Umum PWI Pusat Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo, dan penasihat PWI Pusat Agus Sudibyo, di Gedung PWI Pusat, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
 
“Anggota PWI itu banyak, lebih 20.000 orang. Kami bertanggung jawab dan mengingatkan mereka agar tidak tergoda uji kompetensi yang diselenggarakan organisasi yang tidak jelas dan tidak paham kode etik,” tegas Ketua Umum PWI Pusat  menyikapi adanya sejumlah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan UKW namun tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999.

Atal juga mengingatkan anggota PWI di seluruh Indonesia agar tidak terjebak dalam bujuk rayu dan tipu muslihat dari lembaga lain yang seolah-olah memiliki legitimasi menyelenggarakan UKW, padahal mereka tidak mengerti kerja jurnalistik yang benar serta tidak paham UU Pers.  

Lembaga uji yang bisa menggelar UKW adalah lembaga uji yang tersertifikasi oleh Dewan Pers. Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Peraturan DP ini sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Palembang tahun 2010 serta hasil kesepakatan para konstituen Dewan Pers, baik organisasi perusahaan pers maupun organisasi profesi wartawan, termasuk di dalamnya adalah PWI.

Deklarasi Palembang antara lain berisi tentang perlunya verifikasi perusahaan pers dan Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Verifikasi perusahaan pers maupun SKW sesuai amanat Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur tentang tujuan, fungsi, dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pers.  

Guna mengetahui apakah wartawan telah kompeten atau belum, maka dilakukan UKW yang diselenggarakan oleh lembaga uji yang telah tersertifikasi Dewan Pers.

“PWI menegaskan bahwa hanya UKW yang mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999 lah yang sah dan UKW lainnya adalah bertentangan dengan UU Pers. Karena itu, PWI melarang anggotanya mengikuti UKW yang sesat dan melanggar UU Pers,” kata Atal.

Menurutnya, UKW yang dilakukan lembaga yang tidak tersertifikasi Dewan Pers bukanlah uji kompetensi profesi wartawan. Uji kompetensi harus menguji aspek pengetahun (knowledge), aspek keterampilan (skill), dan aspek kesadaran (awareness) yang berkaitan pemahaman terhadap UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan terkait pers lainnya.

“Mereka melakukan uji kompetensi, tetapi tidak paham kode etik dan bahkan tidak ada satu mata uji pun yang berkaitan dengan kode etik. Padahal dalam UU Pers jelas disebutkan, wartawan wajib mematuhi kode etik. Ayat (2) Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi: “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik," tambah Mirza Zulhadi. *



 
Berita Lainnya :
  • PWI Larang 20 Ribu Anggotanya Ikut UKW Lembaga Abal-abal dan Tak Patuhi UU Pers
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Kepala Bapenda Tetapkan Desember 2022 Bulan Lunas PBB
    02 DPRD Riau Sampaikan Tujuan Ranperda Tentang Pemberdayaan Ketahanan Keluarga
    03 Calon Anggota DPD RI Wajib Serahkan Minimal 2.000 Dukungan Sebelum Mendaftar
    04 Jelang Nataru, Harga Ayam Potong dan Cabai di Pekanbaru Naik
    05 Resmi Berlaku 2023, UMK Pekanbaru Ditetapkan Gubernur Rp3,3 Juta
    06 Lima Unit Rumah di Jalan Pattimura Pekanbaru Terbakar
    07 Pj Wako Pekanbaru: Sesekali Pakai Beras Bulog, Cegah Inflasi
    08 Provinsi Riau Bakal Dapat DBH Triliunan Rupiah dari Sawit
    09 Sudah Ditetapkan, Ini Rincian Tarif Tol Pekanbaru - Bangkinang
    10 PPKM Level 1 di Pekanbaru Berlanjut Hingga 2023
    11 Bapenda Pekanbaru Kejar Sisa Target Pajak Rp89 M
    12 Pasca Bom Bunuh Diri di Astanaanyar, Kapolda Riau Instruksikan Perketat Penjagaan
    13 Kapolda Riau Minta Jajaran Perketat Pengamanan Mako
    14 Besi Pembatas Jembatan Siak III di Atas Polair Hilang, Diduga Dicuri
    15 Ini Titik Longsor di Riau yang harus Diwaspadai
    16 Realisasi Keuangan APBD Riau 76,64 Persen
    17 Dishub Riau Tilang 2.237 Kendaraan saat Operasi Gabungan 2022
    18 Wagubri Buka Rakor Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Riau 2022
    19 Polda Riau Ungkap Sindikat Narkoba Internasional, 91 Kg Sabu dan 25 Kg Ganja Disita dari 12 Tersangka
    20 Gubri Ajak Jaga Negeri dari Maksiat, Agar Jauh dari Bencana
    21 Pelayanan Bedah Plastik RSUD Arifin Achmad Sudah Tangani Ratusan Pasien
    22 Kakanwil Kemenag Riau Terima Kunker Stafsus Wapres,Ini Pembahasnya
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © sinarnews.co.id