PEKANBARU – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Alek Kurniawan, SP., M.Si bersama Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (P3D) dan Bidang Pajak Daerah I, hadiri kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka meningkatkan pendalaman kinerja fiskal Tahun 2022 dan prospek pendapatan daerah tahun 2023 yang dilaksanakan di ruang Rapat Excellece, Gedung A Lantai 2 Gedung Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (24/1).

Kegiatan FGD dipimpin langsung oleh Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau melalui Deputi Maria Cahyaningtyas.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bapenda Alek Kurniawan mengatakan, perkembangan realisasi pendapatan daerah di Kota Pekanbaru selama tahun 2022.

Dirinya menuturkan, pendapatan terealisasi sebesar 92,15 persen dengan komposisi kontribusi 33,85 persen oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisanya 66 persen masih bersumber dari Pendapatan Transfer.

Dari 33,85 persen kontribusi PAD tersebut, pajak daerah telah berkontribusi sebesar 92,6 persen terhadap PAD,. Artinya menurut Alek Kurniawan, pajak daerah telah memiliki posisi strategis dalam pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru.

“Realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 92,15 persen, dari PAD berkontribusi 33,85 persen. Untuk PAD sendiri, pajak daerah telah berkontribusi hampir diangka 92,6 persen terhadap PAD,” sebut Alek Kurniawan.

Untuk pajak daerah sendiri, lanjutnya, jika kinerjanya ditilik dari capaian persentase, penerimaan BPHTB menjadi kinerja yang paling tinggi di angka 103.23 persen. Begitupun jika ditinjau dari nominal, penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mendominasi dengan angka hampir Rp 187 miliar.

Kemudian disusul pajak Restoran sebesar 102,52 persen di angka Rp 122 miliar, Pajak hotel 101,44 persen lebih kurang di angka Rp 40 miliar, Pajak Penerangan Jalan 100,73 persen dengan angka Rp 147 miliar dan pajak lainnya (Pajak Parkir, Hiburan, Reklame, Air Tanah, PBB dan MBLB) di angka lebih kurang Rp 222 miliar.

Mantan Kepala BPKAD Pekanbaru ini juga menyampaikan realisasi penerimaan pajak daerah kota Pekanbaru menorehkan capaian yang luar biasa dan menorehkan sejarah baru karena tembus di angka Rp 719 miliar di tahun 2022 lalu.

Jika dibandingkan year to year realisasi 2022 dengan tahun 2021 yang terealisasi di angka Rp 587 miliar, naik secara nominal diangka Rp 131 miliar atau setara naik 23 persen. Jika disandingkan dengan realisasi pajak 2019 senilai Rp 620 miliar (masa sebelum pandemi melanda) atau berselisih naik di angka Rp 98 miliar atau naik persentase realisasinya 16 persen.

Dirinya mengakui masih ada objek pajak yang potensial namun realisasinya masih berkisar di angka 80 persen, yakni PBB dan Pajak Reklame. Sementara ada beberapa objek pajak, sebutnya Alek Kurniawan, belum tergarap maksimal, seperti pajak sarang burung walet, MBLB dan Air Tanah. Namun disisi lain, ada objek pajak yang hampir menyentuh realisasi 100 persen, yaitu Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

Lanjutnya, dari pendapatan di Tahun 2023 yang telah ditetapkan senilai Rp 2.6 triliun, PAD ditarget berkontribusi sebesar 35,62 persen dari total pendapatan yang ada. Untuk hal itu, Bapenda sudah menyiapkan berbagai strategi untuk mewujudkannya lewat strategi yang disebutnya IED.

IED sendiri merupakan singkatan dari Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Digitalisasi. Lebih lanjut ia juga menuturkan bahwa Intensifikasi dan Ekstensifikasi adalah upaya teknis dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, sementara digitalisasi merupakan media untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dengan hal tersebut ia meyakini akan mampu menggenjot penerimaan pajak daerah kedepannya.

Ia mengklaim, pihaknya telah memetakan upaya optimalisasi IED tersebut lewat 4 langkah besar, yakni pendataan ulang dan upgrade database perpajakan, pengembangan teknologi informasi yang memadai, penguatan kualitas SDM di Bapenda dan Penguatan inovasi, regulasi dan kerjasama.

“Kita turunkan konkretnya dalam 4 langkah besar. Pendataan ulang dan upgrade database perpajakan, pengembangan teknologi informasi yang memadai, penguatan kualitas SDM di Bapenda dan Penguatan inovasi, regulasi dan kerjasama,” ujarnya.

Secara lengkap dan memadai ungkap Alek Kurniawan, pendataan ulang dan upgrade database perpajakan strategi rinci dari pemetaan pertama ini adalah lewat, pendataan ulang dan upgrading database pajak.

Kemudian melalui penyusunan grand design pendapatan daerah dan pengelolaannya. Kemudian menghimpun data dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap alamat wajib dan objek pajak melalui turun lapangan pada saat penagihan pajak.

Kemudian menghimpun data potensi individual pada PBB-P2. Melakukan Sensus PBB-P2, serta pendekatan persuasif dengan upaya dengan pemanggilan terhadap objek pajak baru.

Pengembangan Teknologi Informasi yang memadai, Tahapan ini dilakukan lewat pemanfaatan layanan teknologi informasi bagi layanan perpajakan, diantaranya, SIM PBB/SISMIOP (Aplikasi PBB); SIPADA/ Sistem Informasi Pajak Daerah. Dan aplikasi 9 pajak daerah lainnya, yakni E-BPHTB (Aplikasi BPHTB), POSPBB (Aplikasi pembayaran PBB di UPT), ADPEL.

Aplikasi administrasi pelayanan 9 pajak daerah lainnya yakni, Smart Tax Pekanbaru (Aplikasi Mobile Android dan iOS Pelayanan Pajak Daerah), SIREDA (Aplikasi Retribusi Daerah), Master Penerimaan PBB (Aplikasi pencatatan penerimaan PBB), Monitoring PBB (Aplikasi tracing pelayanan PBB dan administrasi pendaftaran PBB dari Smart Tax) dan E-SPTPD (Aplikasi administrasi pelaporan pajak daerah lainnya dari Smart Tax).

Disektor lain, pembayaran pajak dapat secara casless bekerja sama dengan Bank Riau Kepri, Bank BNI, Bank BJB, Bukalapak, Traveloka, Tokopedia, Link Aja dan Alfamart. Bahkan Bapenda memasifkan pemanfaatan Transaction Monitoring Device (TMD) untuk monitoring omset (peredaran usaha) objek pajak daerah bersifat self assessment secara real time. Dalam publikasinya, Bapenda turut masif sosialisasi via media sosial dan portal pemberitaan di pekanbaru.go.id dan kanal pemberitaan lainnya.

Sementara yang akan digesa lainnya adalah Pengembangan Aplikasi Pemetaan Data PBB melalui Smart Map, Optimalisasi Layanan Daring H2H Data BPHTB dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pengembangan Aplikasi Penyampaian SPPT PBB-P2 serta Pemanfaatan What’s App Call Centre Dalam Layanan Pajak Daerah

Penguatan kwalitas Sumber Daya Manusia di Bapenda Pekanbaru Kualitas Sumber Daya Manusia di Bapenda diterjemahkan dengan strategi, pertama meningkatkan kemampuan dan kapasitas petugas pelayanan, baik dalam penguasaan teknologi informasi maupun teknik komunikasi melalui pelaksanaan In House Training (In House Training Aplikasi Single Windows, In House Training Pelayanan dan In House Training Teknik Komunikasi).

Kedua, penguatan peran penilai pemerintah dalam penilaian individual PBB-P2. Ketiga, penguatan pemeriksa dalam pengawasan pajak daerah yang bersifat self assessment (Melibatkan APIP untuk penguatannya). Keempat, optimalisasi peran Juru Sita Pajak Daerah dalam Penagihan Pajak objek objek tertentu.

Kelima, optimalisasi peran Satgas Pajak Bapenda yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam penertiban dan penyampaian ketetapan pajak kepada Wajib Pajak. Keenam, optimalisasi layanan informasi pajak daerah non tatap muka lewat What’s App Call Centre.

Penguatan inovasi, regulasi dan kerjasama dalam penguatan inovasi, disampaikan Kepala Bapenda, pihaknya akan mengoptimalkan optimalisasi pemanfaatan barcode reklame, kemudian implementasi ETP / QRIS. Membuka pos pembayaran pajak daerah di mall dan titik titik keramaian. Pemberian Stimulus BPHTB dan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah.

Kemudian usulan split transaksi WP terpisah terhadap pajaknya dan langsung masuk ke Kasda. Serta masif melakukan roadshow Tim Penyuluhan Pajak Daerah dan Optimalisasi Layanan Daring/ Non Tatap Muka yang memadai. Dan optimalisasi pemanfaatan E-SPTPD dalam pelaporan pajak daerah self assessment dibarengi penguatan di bidang pengawasan dan pengendalian pajak daerah

Disektor penguatan regulasi, cara yang ditempuh adalah, percepatan penyusunan Perda Pajak dan Retibusi Daerah sesuai UU HKPD. Dan memfasilitasi regulasi untuk kemudahan dan kemurahan pajak daerah dalam rangka optimalisasi dan perbaikan database perpajakan daerah.

Sementara di sektor kerjasama, pihak Bapenda memperkuat kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Diantaranya, perluasan kerjasama dengan bank dan lembaga pembayaran online terkait kemudahan pembayaran pajak. Bekerjasama dengan Kejaksaan dalam penagihan pajak upaya paksa. Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dalam pendataan data wajib pajak.

Bekerjasama dengan DPMPTSP dalam rangka sinkronisasi potensi pajak daerah. Bekerjasama dengan DJP Kanwil Riau dalam pertukaran data-data strategis dalam rangka menggali potensi potensi kebocoran pajak daerah.

Optimalisasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait adanya penambahan objek pajak baru sesuai UU HKPD (Opsen PKB dan Opsen BBNKB). Optimalisasi kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menjalin komunikasi aktif dengan Diskominfo Pekanbaru dalam optimalisasi layanan pajak daerah berbasis teknologi informasi.

Bekerja sama dengan Dinas Pertanahan kota Pekanbaru dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi SMART PETAKU untuk PBB-P2 dan BHPHTB, serta Satgas Bapenda bekerjasama dengan Satpol PP Pekanbaru dalam penertiban OP tertentu.

Bukan hanya dengan instansi pemerintahan, Bapenda juga menggaet stakeholder non pemerintahan, seperti menjalin komunikasi aktif dengan komunitas-komunitas yang ada kaitannya dengan optimalisasi pajak daerah seperti PHRI, Ikatan Notaris Indonesia, dan komunitas terkait lainnya, serta menggaet pemuka agama dalam sosialisasi pembayaran pajak, terutama Pajak PBB-P2 kepada umat atau jemaat masing-masing, guna mendorong edukasi kepatuhan Wajib Pajak.

“Mudah-mudahan ini dapat menggenjot pajak daerah kedepannya, syaratnya hanya satu, semua harus bersinergi. Kami sangat senang atas undangan dari BI ini. Mudah-mudahan lewat BI, sinergitas kami dengan pihak perbankan akan lebih kuat lagi,” pungkasnya. (*)