PEKANBARU - Rencana pembangunan flyover Simpang Panam-Garuda Sakti, Kota Pekanbaru pada 2024 mendatang diharapkan bisa terealisasi, mengingat saat ini aktivitas kendaraan yang semakin padat dan tak jarang menimbulkan kemacetan.

Untuk memastikan harapan masyarakat akan kehadiran flyover Simpang Panam bisa terwujud, kalangan legislatif DPRD Kota Pekanbaru berharap Pemprov Riau bisa terus mengawal bahkan jemput bola ke pemerintah pusat.

Pasalnya pembangunan flyover ini mengharapkan bantuan dari anggaran pusat (APBN dari Kementerian PUPR).

"Untuk tahun 2023 ini baru proses DED-nya, harapan kita DED selesai anggaran pembangunan dari pusat juga dianggarkan. Makanya untuk memastikan tentu harus dikawal dan koordinasi dengan pusat," ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama ST, Rabu (7/6/2023).

Tahun 2023 dan 2024, merupakan tahun politik. Pemerintah diminta jangan sampai tersandera dan sibuk dengan agenda politik, sehingga lupa mengawal anggaran flyover Simpang Panam ini.

Diakui Ginda, manfaat pembangunan tersebut dinilai cukup banyak untuk kesejahteraan dan kelancaran lalulintas. Makanya, pihaknya sangat berharap pembangunan dapat digesa, bahkan bila perlu lebih cepat dari rencana awal.

"Kita minta kepada provinsi, segera merealisasikannya. Karena ini dapat menjawab keluhan masyarakat soal kemacetan yang selama ini terjadi," tambah Ginda.

Lebih dari itu, Ginda juga berharap, pembangunannya tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya, yang tidak merugikan masyarakat setempat.

Informasi yang diterimanya, kini Pemprov Riau sedang menunggu DED, agar proses pembebasan lahan bisa dilakukan.

Untuk diketahui, Pemprov Riau sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,3 miliar untuk ganti rugi lahan tersebut, dalam APBD Riau 2023.

"Sama-sama kita tahu, usulan flyover baru tahun 2023 ini, jadi DED baru dibuat. Makanya menunggu DED selesai, sehingga proses pembebasan lahan bisa dilakukan sesuai perencanaan," katanya.

Untuk mempercepat proses pembebasan lahan, Pemprov Riau juga telah membentuk tim koordinasi dengan BPN Pekanbaru, Pemko Pekanbaru dan Balai Jalan Nasional.

"Kepada Pemko tentu kita juga berharap agar segera memastikan pembebasan lahan di daerah yang terkena dampak pembangunan itu," harap Ginda.(*)