BANGKINANG - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan kelanjutan pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Padang-Pekanbaru atau yang berada di wilayah Sumatra Barat, bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendukung pembebasan lahan.

Basuki menjelaskan hal itu kepada media usai peresmian jalan tol Trans Sumatra ruas Pekanbaru-Bangkinang.

Menurutnya, pemerintah pusat sudah menyampaikan hal itu kepada pemerintah daerah (pemda) seperti gubernur, bupati wali kota di Sumbar.

"Untuk kelanjutan tol Pekanbaru-Padang di wilayah Sumbar, kemarin saya dan gubernur sudah bertemu, datang juga bupati wali kota. Di sana saya sampaikan sekarang tergantung gubernur dan bupati. Dua bulan kemudian dijawab dengan sudah dimulai kembali pembebasan lahan di ruas Padang-Sicincin," ujarnya di Bangkinang, Rabu (4/1/2023).

Dia mengakui, kendala dalam pembebasan lahan di Sumbar berasal dari masyarakat.

Basuki pun tidak mengetahui lebih lanjut mengapa masyarakat menolak pembebasan lahan, padahal uang untuk membayarkan ganti rugi sudah disiapkan pemerintah.

Terkait kelanjutan tol Pekanbaru-Padang di wilayah Sumbar ini, menurut Basuki, gubernur beserta bupati dan wali kota berada di depan untuk mendorong pembebasan lahan.

"Kalau ruas Padang-Sicincin itu mudah-mudahan tahun 2024 nanti tersambung. Setelah itu seksi selanjutnya ada pembangunan terowongan. Nanti dengan dukungan JICA dan APBN akan dilakukan konstruksi, dan sekarang dalam tahap penelitian konstruksi," ujarnya.

Basuki menilai pemerintah tidak akan melakukan pemotongan atau menebas bukit barisan, tetapi lebih memilih membuat terowongan dengan hasil yang lebih cantik, seperti yang dilansir dari bisnis.

Untuk tahapan konstruksi itu diperlukan penelitian tanah dan desain konstruksi terowongan. (*)