PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mendukung penambahan penggunaan produk jasa keuangan. Itu disampaikan saat acara puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Rabu (18/10/2023).

Puncak kegiatan BIK mengusung tema "Akses keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera". Bertujuan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Termasuk mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk jasa keuangan.

Gubri Syamsuar menyebut, akses keuangan merupakan hak dasar bagi masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan kemandirian ekonomi. Sebab dengan adanya kemudahan akses keuangan yang diberikan oleh industri jasa, masyarakat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan layanannya secara lebih optimal dalam merencanakan keuangan.

“Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Kementrian atau Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bersinergi menyelenggarakan rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) secara terintegrasi, masif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia sejak bulan Mei hingga puncak kegiatan di bulan Oktober 2023,” sebutnya.

Dijelaskan, BIK digelar sebagai salah satu upaya mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan keuangan. Dengan semakin terbukanya akses masyarakat, penggunaan produk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan meningkat kesejahteraan masyarakat.

“Pelaksanaan ini, diharapkan juga mendorong pembukaan rekening, pemberian kredit atau pembiayaan serta penggunaan layanan jasa keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap budaya menabung, mempublikasikan program literasi, hingga perlindungan konsumen,” jelasnya.

Diungkapkan, capaian indeks inklusi keuangan di Riau melebihi dari nilai nasional. Saat ini, Bumi Lancang Kuning mempunyai mempunyai angka 85 persen sedangkan nasional baru 75 persen.

“Riau menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi dari provinsi lainnya dan capaian inklusi keuangan Riau di atas rata-rata nasional. Capaian nasional sebesar 76 persen, sedangkan inklusi di Provinsi Riau sebesar 85 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, M Lutfi menuturkan Indonesia sudah menargetkan capaian inklusi keuangan 90 persen pada tahun 2024. Berdasarkan survei OJK untuk mencapai target tersebut mengacu pada Perpres Nomor 114 Tahun 2020.

Perpres itu mengatur mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang merupakan strategi nasional yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, dan sasaran. Kemudian target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lalu peraturan ini juga mengatur tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Serta pengurangan kesenjangan antar individu mau pun daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (*)