PEKANBARU - Untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Letjen TNI Suharyanto siap melakukan koodinasi bersama pemerintah daerah (Pemda) setempat.

Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pemerintah daerah harus lebih waspada untuk menyikapi tentang karhutla. Apalagi kondisi cuaca saat ini memasuki musim kemarau.

“Tentu saja kita sebagai bangsa harus waspada dan siap sedia. Untuk itu kami langsung turun untuk memimpin rapat koordinasi serta mengecek kesiapan Provinsi Riau, juga membantu sarana prasana yang dibutuhkan, baik itu operasi darat maupun udara,” kata Suharyanto di Gedung Daera, Kota Pekanbaru, Rabu (7/6/2023)

Untuk itu, dia menegaskan agar operasi darat lebih di dahulukan. Namun, apabila titik api tidak dapat di jangkau segera kerahkan operasi udara.

“Kalau apinya masih kecil ini diharapkan operasi darat bisa memadamkan titik titik api. Nah, apabila ada titik api yang tidak bisa dijangkau baru kita kerahkan operasi udara melalui helikopter water boombing,” jelasnya.

Kepala BNPB kembali menegaskan, bahwa pemerintah pusat siap membantu daerah yang memerlukan bantuan anggaran. Hal itu bisa diajukan pemerintah daerah untuk biaya operasional.

“Dari BNPB kita membantu tiga helikopter water boombing dan tiga heli patroli. Kemudian, untuk operasi darat kita membantu ada sepuluh jenis barang. Pengajuan anggaran yang dibutuhkan untuk karhutla seandainya memang provinsi membutuhkan untuk anggaran operasional bisa di ajukan.” terangnya.

Sementara itu, Gubri Syamsuar mengungkapkan, sebanyak 17.724 personil penanggulangan kebakaran Provinsi Riau siap ditugaskan sesuai kebutuhan.

17.724 personil ini terdiri dari TNI Angkatan Darat 3.227 orang, TNI AU 60 orang, Polri 5.231 orang, DLHK 455 orang, BPBD provinsi/kabupaten/kota 860 orang.

Lalu, ditambah lagi personil Manggala Agni 221 orang, MPA 4.059 orang, kemudian Satpol PP provinsi kabupaten kota sebanyak 1.601 orang, dan dari dunia usaha perusahaan sebanyak 1.980 orang.

“Adapun kebutuhan pesawat patroli di mana luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023.66 kilometer persegi. Jarak relatif untuk mengelilingi Provinsi Riau menggunakan aplikasi sistem informasi pengendalian karhutla Riau (Sipakar) adalah 1.562,83 kilometer atau 838,5 mil,” ungkapnya.

Dia menuturkan, berdasar sebaran kejadian karhutla dan keberadaan bandara di Provinsi Riau maka wilayah operasi dibagi atas tiga bagian, yaitu wilayah operasi utara, dengan home base Bandara Pinang Kampai (Kota Dumai).

Kemudian, wilayah operasi tengah sebagai main base, di pangkalan udara Roesmin Nurjadin (Kota Pekanbaru) dan wilayah operasi selatan, dengan home base bandara Japura (Kabupaten Indragiri Hulu).

“Setiap home base dapat ditempatkan dua hingga tiga helikopter water bombing, tergantung kebutuhan ataupun kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu tertentu,” tuturnya.

Kemudian, ada beberapa kendala penanggulangan karhutla di Provinsi Riau. Yaitu seperti luasnya lahan gambut, kebakaran di wilayah perbukitan, kebakaran di wilayah akses perusahaan, kebakaran di wilayah perbatasan antar provinsi, dan sumber air kering.

“Oleh karena itu tentunya kami siap untuk menerima arahan dari bapak kepala BNPB dalam rangka untuk memantapkan tugas kita dalam upaya melakukan pencegahan kebakaran hutan lahan sekaligus juga penanganan kebakaran hutan lahan di Riau,” pungkasnya.(*)