PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar membuka rapat koordinasi daerah (Rakorda) pelaksanaan anggaran pusat dan daerah Provinsi Riau tahun 2023.

Acara yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau ini mengusung tema “Ekonomi Riau Inklusif Berkelanjutan, Masyarakat Sejahtera”. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Senin (03/04/2023).

Gubri Syamsuar mengatakan, anggaran pusat dan daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBN dan APBD merupakan salah satu instrumen fiskal di daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini telah ditetapkan DPR dan DPRD setiap tahun anggaran sebagai upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat.

“Dalam pengelolaannya APBN dan APBD dikelola dengan prinsip good governance secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan melalui rekening kas umum negara dan daerah. Serta dipertanggungjawabkan kepada Presiden dan Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam bentuk laporan keuangan pemerintahan pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah,” ucap Gubri.

Gubernur Syamsuar jelaskan, pelaksanaan rapat koordinasi daerah APBN dan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan pada kesempatan ini bertujuan untuk dapat memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022. Serta persiapan kita untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2023.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, bahwa kita telah melalui Tahun Anggaran 2002 dengan sangat baik. Hal ini terlihat dengan capaian indikator ekonomi provinsi Riau yang sangat baik sepanjang tahun anggaran 2022,” jelasnya.

Orang nomor satu di Provinsi Riau ini menerangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Bumi lancang kuning menunjukkan kinerja positif walaupun berada di tengah-tengah kondisi geopolitik yang tidak stabil dan badai inflasi yang cukup tinggi.

Fiskal 2022 bekerja sangat baik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Riau.

“Alhamdulillah dapat kami sampaikan bahwa ekonomi Riau Tahun 2022 tumbuh 4,55 persen dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi, dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,58 persen,” terangnya.

Disampaikan dia, bahwa dari sisi pengeluaran komponen pembentukan modal tetap bruto mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,87 persen. Secara spasial pada Tahun 2022 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,18 persen terhadap perekonomian nasional.

Dia menambahkan, Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar kelima di Indonesia, atau PDRB terbesar pertama di luar pulau jawa setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah.

“ Hal ini juga diikuti dengan peningkatan indeks pembangunan manusia tahun 2022 sebesar 73,52 kategori tinggi. Ini lebih tinggi dari IPM nasional senilai 72,91 yang saat ini Riau peringkat ke-7 nasional. Kinerja baik yang ditunjukkan pada Tahun 2022 yang lalu hendaknya terus berlanjut di tahun ini, triwulan pertama yang baru saja kita lewati dapat kita jadikan dasar untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran kita bersama,” ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan Bupati Siak Dua Periode ini berharap agar setiap pihak ke depannya memperkuatkan koordinasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi hingga pengendalian inflasi.

“Oleh karena itu, mari bersama kita melakukan sinergi dan koordinasi yang baik dalam rangka menghadapi permasalahan saat ini, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengendalikan inflasi yang kita rasakan pada saat ini,” harapnya.

Di akhir penyampaian, dia berpesan sekiranya dapat bersinergi dan berkolaborasi juga untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di Tahun 2023 dalam hal peningkatan kualitas perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan, akselerasi pelaksanaan anggaran.

Kemudian, percepatan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial dan bantuan pemerintah, dan memanfaatkan digitalisasi secara optimal serta melakukan monitoring dan evaluasi secara terukur dan menyeluruh.(*)