JAKARTA - Pertamax bakal menjadi bahan bakar minyak (BBM) yang banyak digunakan masyarakat. Sebab, pemerintah bakal menghapus Premium dan Pertalite.

Terkait hal tersebut, pemerintah dinilai perlu memberikan subsidi, sehingga masyarakat tidak merasa berat untuk membeli bahan bakar.

"Pertama saya kira mau tidak mau, agar harga ini tidak memberatkan masyarakat kalau Pertamax yang akan menjadi yang utama, maka pemerintah harus memberikan subsidi," kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan kepada detikcom, Minggu (26/12/2021).

Ia pun mencontohkan, subsidi ini sebagaimana pada solar. Tentu saja, subsidi ini disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Sejalan dengan itu, PT Pertamina (Persero) juga mesti menyampaikan perkembangan serta melakukan penyesuaian harga bahan bakar.

"Jangan nanti pada saat harganya turun Pertamina nggak mau menurunkan, atau pada saat naik Pertamina tidak menaikkan," katanya.

Mamit berharap, menjadikan Pertamax sebagai yang utama tidak dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, pemerintah mesti melihat kondisi masyarakat apalagi di saat pandemi seperti sekarang.

"Harapan saya tidak dalam waktu dekat ini di-dry-kannya. Kita sambil lihat perekonomian masyarakat seperti apa pasca pandemi ini sehingga ada momen yang pas, kapan memang Pertalite ini kita dry-kan," jelasnya.

Solusi lain ialah membentuk petroleum fund yakni dana pungutan yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan di sektor hulu dan hilir, serta untuk kepentingan masyarakat. Dia mengatakan, konsepnya mirip-mirip dengan dana sawit.

"Solusi yang lain yang menurut saya mungkin aja, yang namanya petroleum fund. Mumpung sekarang revisi UU Migas dalam pembahasan, saya kira petroleum fund ini bisa menjadi salah satu opsi, pengembangan ataupun terkait perekonomian masyarakat di sektor hulu dan hilir migas kita," jelasnya.

"Misalnya ada dana yang disisakan ketika harga minyak lagi tinggi sehingga masyarakat tidak terlalu berat nanti, maka petroleum fund bisa dicairkan untuk menambah subsidi kepada masyarakat," lanjutnya.

Dampak Premium-Pertalite Dihapus

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, penghapusan Premium tidak akan berdampak pada masyarakat. Sebab, saat ini konsumsinya relatif kecil.

"Penghapusan Premium tidak akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Alasannya, konsumen Premium sudah semakin kecil," katanya.

Lain halnya jika Pertalite dihapus. Penghapusan BBM ini akan berdampak pada inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.

"Kalau Pertalite juga dihapuskan akan mempunyai dampak terhadap inflasi, yang akan menggerus daya beli masyarakat. Pasalnya, sebagian besar konsumen sudah migrasi dari Premium ke Pertalite, sehingga konsumen Pertalite saat yang terbesar," katanya.

Maka itu, itu berharap tahun depan pemerintah menghapus Premium tapi tidak menghapus Pertalite

Senada, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan memperkirakan, Premium akan dihapus tahun depan. Dia menjelaskan, konsumsi Premium relatif kecil jika dibanding dengan konsumsi produk BBM yang lain.

"Saya kira yang pertama kali dihapuskan tahun depan itu lebih ke Premiumnya ya. Karena memang kalau saat ini konsumsi Premium saya lihat sudah menurun bahkan berdasarkan data saat ini konsumsi premium 7,8% jika dibandingkan dengan konsumsi total BBM termasuk solar. Tapi kalau untuk dengan gasoline itu hanya 11,7%," terangnya.

Dia berpandangan, jika Premium yang saat ini penugasan dihapus, maka harus ada perubahan regulasi. Kemudian, memasukkan Pertalite sebagai pengganti Premium. Dengan menjadi BBM penugasan, Pertalite akan mendapat dana kompensasi dari pemerintah.

"Karena kalau kita tahu saat ini harga Pertalite jauh sekali di bawah harga keekonomian, bahkan selisihnya hampir Rp 4.000 kalau nggak salah. Kalau saya hitung angkanya Rp 3.000 sampai Rp 4.000," terangnya. (dtc)